Peraturan pph pasal 15 pdf

3.4.1 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 15 perhitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan  

moredocsuclh.web.app
 Sistemas de numeracion historia pdf

Sep 06, 2019 · Penghasilan tertentu lainnya yang diatur khusus oleh Peraturan Pemerintah (PP). Bayar berbagai jenis pajak dan penerimaan negara secara online, mudah dan aman melalui Tokopedia Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2. Besaran tarif PPh pasal 4 ayat 2 berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Landasan Hukum: Pasal 4 Ayat (2) UU PPh

Daftar Isi - Klikpajak

PER – 04/PJ/2017 – PERATURAN PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan … Landasan Hukum: Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Berdasar Peraturan Pelaksana Lain . PPh Final Berdasar Pasal 4 Ayat (2) UU PPh (1) Pasal 4 Ayat (2) Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. (PP No. 131/ 15% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natura. Cakupan Hadiah yang diberikan melalui cara undian, dengan nama Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 15/PMK.03/2018 ...

Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan. Pasal 17 Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-hal tertentu SPT PPh Final, PPh Pasal 4 ayat(2), SPT PPh Pasal 15 ... Telah terbit Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 mengenai SPT PPh Final, PPh Pasal 4 ayat(2), Surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 baru, yang mulai berlaku 1 Nopember 2009 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 Undang - Undang Perpajakan: PPh Pasal 15 Jan 01, 2013 · Wajib Pajak Tertentu Pasal 15 : 1. Wajib Pajak Pelayaran Dalam negeri * Untuk penghasilan neto = 4% x peredaran bruto * Untuk PPh terhutang = 1,2% x peredaran bruto dan final Tertuang dalam KepMenKeu 416/KMK.04/1996 2. Wajib Pajak Penerbangan Dalam Negeri * untuk penghasilan neto = 6% x peredaran bruto

[PERATURAN] PPH Pasal 23 Berdasarkan PMK 141 Tahun 2015 ...

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan Pasal 26 Peraturan Menteri SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib disampaikan melalui e-Filing bagi Wajib Pajak Badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen PP 46 Tahun 2013 Membayar Pajak Hanya 1% - Blog Mas Fathur Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang berdasarkan ketentuan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, Kalau sudah diatas batasan Rp.4,8M maka tidak terutang PPh Final PP 46 tetapi dapat dikenai PPh pasal 23 sebesar 15%. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) PER – 04/PJ/2017 – PERATURAN PAJAK

PP 46 Tahun 2013 Membayar Pajak Hanya 1% - Blog Mas Fathur Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang berdasarkan ketentuan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, Kalau sudah diatas batasan Rp.4,8M maka tidak terutang PPh Final PP 46 tetapi dapat dikenai PPh pasal 23 sebesar 15%. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) PER – 04/PJ/2017 – PERATURAN PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan …

PDF | Since Legislative Assembly approved Law No. Article (PDF Available) · March 2018 with 957 Reads perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 15. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. Namun, bila batas SPT Masa PPh 4(2), 15, atau 22. yang sahih, namun adanya unsur peraturan perpajakan, organisasi dan sumber daya pegawai lain seperti yang dikenakan atas PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal. 21, PPh Pasal 22, PPh [2] http://jdih.pom.go.id/uud1945. pdf. Salah satunya PPh Pasal 23 yang dikenakan kepada Wajib Pajak penyedia jasa Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% Jadi, perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 23) untuk PT Insan Media  20 Ags 2019 PPh Pasal 15 merupakan pajak penghasilan atas jasa dalam bidang pelayaran dan penerbangan. Perlakuan penginputannya, kurang lebih  No Urut Penghasilan Tarif % DPP Ketentuan Berlaku 1 Imbalan yang diterima/ diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk   Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15)

PPh 15 | Pajak.net

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) PER – 04/PJ/2017 – PERATURAN PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan … Landasan Hukum: Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Berdasar Peraturan Pelaksana Lain . PPh Final Berdasar Pasal 4 Ayat (2) UU PPh (1) Pasal 4 Ayat (2) Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. (PP No. 131/ 15% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natura. Cakupan Hadiah yang diberikan melalui cara undian, dengan nama Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 15/PMK.03/2018 ...